Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan mengaku masih membutuhkan kepastian pasokan energi listrik pemerintah.

Ketua DPD REI Sulsel Djamaluddin Djafar menyebutkan, pengembang membutuhkan jaminan ketersediaan listrik dari pemerintah untuk merealisasikan target pembangunan 15.000 rumah tahun ini.

"Kita sudah mengalami ketertinggalan pembangunan 3.000 rumah, harus ada kepastian ketersediaan listrik untuk mengejar ketertinggalan itu," keluhnya.

Dia mengungkapkan, kebutuhan rumah terus bertumbuh setiap tahunnya sementara kemampuan pengembang untuk menyiapkan kebutuhan itu terbatas akibat keterbatasan pasokan listrik.

REI Sulsel yang membawahi sekitar 200 anggota dan 80 persen di antaranya bergerak di bidang `residensial` terkendala masalah krisis listrik, pertanahan maupun kebijakan perbankan.

"Masalah listrik sangat `urgent` (mendesak), sehingga para konsumen lebih menyalahkan `developer` (pengembang) dibanding menyalahkan PLN, padahal ini bukan kesalahan REI," ujarnya.
Menurut dia, masih ada ribuan rumah yang telah dibangun REI, tetapi belum ditempati pemiliknya karena terkendala sambungan listrik.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang dalam kesempatan itu mengaku akan terus mengupayakan agar permasalahan kelistrikan bisa tertutupi di Sulsel.

"Sudah ada beberapa perencanaan pembangunan pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Jeneponto. Kita berharap pembangunannya bisa secepatnya terealisasi tahun ini," ungkapnya.

Pemerintah, lanjutnya sejauh ini telah mengupayakan agar kerusakan yang terjadi di PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) di kabupaten Sengkang, Sulsel bisa rampung secepatnya, sebab kebutuhan listrik Sulsel cukup besar berasal dari daerah tersebut.

(Sumber:vibiznews.com)